Oleh Yulita Putri
Presiden Indonesia merespon bencana yang terjadi di beberapa titik pulau Sumatra dari sisi pendidikan, salah satunya. Dia dengan semangat meminta guru di sekolah menambahkan materi tentang menjaga lingkungan dalam silabus pelajaran agar siswa memiliki kesadaran lingkungan sejak dini. Dia ingin mencegah terjadinya pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan dan sungai. Dia ingin semua pihak ikut mendukungnya, tanpa terkecuali. Itu ide yang bagus dan patut diapresiasi. Fantastic! Namun, dibalik gagasan itu, dia perlu menjadi sosok yang rendah hati untuk melihat kondisi negaranya dengan kacamata kejujuran.
Sudah sejak lama anak-anak Indonesia melihat air terputus dari sumbernya. Air yang mereka lihat, sentuh, dan konsumsi tak lagi mengandalkan tanah, batu, dan akar-akar pohon. Mereka melihat air bersumber dari botol plastik, keran yang menempel di tembok, dan truk tangki air. Selain itu, anak-anak juga kehilangan cerita dengan tanah dan pohon. Sekolah dan rumah mereka dibangun dari beton-beton yang tak menyisakan secuil tanah untuk ditapaki atau sekadar dilihat. Pembangunan atas nama kemajuan sering kali menumbalkan pohon-pohon, membuat anak tak punya ingatan panjang tentang alam.
Presiden mengharapkan para guru mengatakan apa pada muridnya? Bagaimana menjelaskan pada anak-anak untuk menjaga lingkungan sementara kebijakan dari pemerintah tidak sejalan? Bagaimana guru bisa mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan jika alam tak lagi punya tempat di hidup mereka? Dari mana anak-anak bisa punya kedekatan emosional pada alam jika lingkungan mereka habis dimakan sawit dan tambang?
Mari soroti wilayah Sumatra. Dari hasil analisis Tim Jurnalis Data Kompas (12/12/2025), dipaparkan selama 1990-2024, hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyusut 1,2 juta hektare, atau lenyap hampir 100 ha setiap hari selama tiga dekade. Angka ini setara dengan hilangnya 139 lapangan sepak bola per hari. Hutan yang lenyap berubah menjadi lahan sawit, kawasan tambang, kawasan perkotaan, hutan taman industri, dan alih fungsi lahan seperti pertanian, hutan bakau, dan keramba.
Lenyapnya hutan punya efek yang sangat besar. Deforestasi untuk sawit, tambang, atau alih lahan menyebabkan flora-fauna endemik punah. Siklus air rentan terganggu, kualitas air bisa menurun dan terjadi sedimentasi sungai. Utamanya masyarakat adat dan desa yang bergantung pada hutan akan kehilangan sumber pangan, obat, dan identitas budaya. Di daerah pesisir, alih fungsi hutan bakau menjadi tambak atau keramba merusak perlindungan alami pantai, meningkatkan abrasi, dan mengurangi stok ikan.
Semua persoalan itu sangat berpotensi menghambat kesadaran ekologis bagi anak-anak. Kehidupan mereka terganggu tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan primer tapi juga lahan bermain dan belajar. Penjelasan secara teoritik yang digagas pemerintah tanpa melibatkan anak untuk berinteraksi secara langsung dengan alam hanya akan menjadi proses hafalan, tidak menyasar pada kesadaran dan laku hidup.
Melihat sengkarut persoalan di atas, barangkali solusi-solusi yang ditawarkan presiden mestinya jangan selalu bottom-up, mengkambinghitamkan rakyat untuk berbenah dan memperbaiki masalah. Bukan hanya berimbas pada rakyat tapi secara tidak langsung mengajarkan pada pejabat lainnya untuk merespon masalah dengan serampangan.
Ada begitu banyak kasus yang bisa dijadikan contoh. Salah satunya menyoal keracunan dalam program makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan penyebab utamanya berasal dari kandungan nitrit berlebih pada bahan pangan dan praktik pertanian yang menjadi pemicu. Padahal ada banyak yang mesti disoroti ketimbang melemparnya pada petani. Keracunan pangan sering terkait dengan rantai pasok dimulai dari pengolahan, penyimpanan, transportasi, hingga praktik memasak. WHO bahkan menekankan foodborne illness lebih banyak dipicu oleh sanitasi buruk dan kontaminasi silang. Semakin lama, para pemangku kebijakan makin sering merespon masalah dengan jawaban yang tidak menyentuh akar persoalan.
Menimbang usul presiden soal kurikulum ekologis, utamanya lewat para guru, menurut saya pertama-tama yang perlu dipikirkan dari sisi top-down. Atas dahulu yang diperbaiki, karena kebijakan yang tidak tepat bisa merugikan hingga ke bawah. Upaya itu bisa dilakukan dengan membedah regulasi yang berlaku, monitoring pelaksanaan kebijakan, hingga transparansi pada masyarakat. Jangan sampai terjadi kontradiksi, memerintahkan rakyat agar menjaga alam tapi kalangan atas berpesta pora merusak lingkungan.
Setelah urusan kebijakan bersih, baru presiden bisa cawe-cawe soal lainnya, termasuk menggagas kurikulum ekologis di sekolah. Terkesan hanya klise jika menjadikan guru sebagai agen penyelesaian tapi masalah di atas diabaikan. Ibarat kata, sibuk memperbaiki cat dinding rumah, padahal fondasinya sudah retak. Fokus pada hal kecil, sementara masalah besar dibiarkan.
Kesadaran ekologis bisa tumbuh jika terjadi pendidikan holistik seperti yang diungkapkan Bron Brenner lewat teori Ecological Systems Theory. Iya, sekolah memang perlu dilibatkan, tapi itu hanya salah satu ekosistem. Dibutuhkan pendidikan komprehensif yang melibatkan keluarga, masyarakat, budaya, dan utamanya kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
