LAMPUNG SELATAN (Terdidik.id) — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan pelayanan publik serta penyediaan kesempatan yang setara bagi seluruh difabel. Hal itu mencakup kemudahan mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan berkualitas, hingga peluang berpartisipasi aktif dalam arena sosial maupun roda ekonomi daerah.
Pesan tegas tersebut mengemuka saat Jihan membuka secara resmi agenda Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) 2026 di Desa Purwotani, Kabupaten Lampung Selatan, pada Selasa (22/9/2026).
Program Yansos Jejama menjadi wujud nyata kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung yang menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Langkah lintas sektor ini bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar serta kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitas. Rangkaian kegiatan Yansos Jejama mencakup pelayanan kesehatan terpadu, seperti pemeriksaan medis dan kecukupan gizi, asesmen kondisi kesehatan berkala, hingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Di hadapan warga dan jajaran pejabat setempat, Jihan menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh tenaga kesehatan, relawan kemanusiaan, organisasi sosial, serta para mitra kerja. Kehadiran seluruh elemen tersebut membuktikan soliditas kolaborasi dalam menghadirkan perhatian penuh bagi para penyandang disabilitas di Lampung.
Jihan menggarisbawahi pentingnya menghapus stigma lama yang memandang difabel dari kacamata ketidakmampuan. Momen pelayanan sosial seperti Yansos Jejama menjadi pengingat agar publik senantiasa mengedepankan apresiasi terhadap bakat dan talenta penyandang disabilitas.
“Ketika berbicara mengenai teman-teman disabilitas, hal pertama yang muncul dalam pikiran kita hendaknya adalah potensi, bukan keterbatasan; kemampuan, bukan kekurangan; serta empati, bukan rasa kasihan,” ujar Jihan saat menyampaikan pengarahan.
Menurut Jihan, konstitusi dan norma sosial menjamin hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan kemudahan akses di pelbagai ranah kehidupan, mulai dari bangku sekolah, fasilitas layanan kesehatan modern, ruang pembelajaran inklusif, hingga lapangan kerja dan wadah ekspresi kreatif. Karena itu, seluruh pemangku kebijakan berkewajiban membuka ruang tumbuh yang kondusif agar para difabel dapat mengembangkan bakat mereka secara optimal di tengah kehidupan bermasyarakat.
Wagub Lampung tersebut juga mengingatkan bahwa jaminan pelayanan sosial tidak boleh berjalan secara seremonial atau berhenti pada kegiatan insidental semata. Penanganan isu disabilitas membutuhkan skema kerja berkesinambungan dan terstruktur. Komitmen ini menuntut keterlibatan aktif dari seluruh jajaran perangkat daerah, pemerintah tingkat kecamatan, pemerintah kabupaten, serta dukungan berlanjut dari jejaring mitra swasta dan lembaga swadaya.
Ia mengimbau seluruh pihak agar terus memperluas jangkauan sinergi. Penguatan jejaring kerja sama sosial menjadi kunci utama agar program kemanusiaan ini mampu menyasar lebih banyak masyarakat rentan yang membutuhkan uluran tangan di seluruh penjuru Lampung.
“Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak seharusnya kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Kita hadir untuk saling melengkapi dan saling menguatkan,” tutur Jihan menekankan pentingnya kesetaraan sosial.
Jihan menaruh harapan besar agar nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terus mengakar kuat dalam denyut kehidupan masyarakat Lampung. Melalui semangat inklusivitas tersebut, para penyandang disabilitas akan memiliki ruang gerak yang sejajar untuk terus berkarya, mandiri, dan berkontribusi nyata dalam derap pembangunan daerah.
“Mari kita bangun Lampung yang tidak hanya maju pembangunannya, tetapi juga maju rasa kemanusiaannya,” kata Jihan mengakhiri sambutannya. (**)
