BANDAR LAMPUNG (Terdidik.id) — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik Samsat Lampung menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (22/9/2026).
Dalam pengarahannya, Gubernur Mirza menyebutkan bahwa forum Rakorda kali ini tidak hanya membahas pemungutan pajak kendaraan bermotor semata. Lebih dari itu, pertemuan strategis ini menjadi momentum pembuktian kehadiran pemerintah melalui penyediaan layanan publik yang cepat, sederhana, dan transparan bagi seluruh warga Lampung. Menurutnya, rasa percaya dari rakyat merupakan modal paling mendasar bagi pemerintah untuk menggerakkan roda pembangunan serta mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa.
Gubernur Mirza mengingatkan para pejabat dan staf pelayanan agar belajar dari sejarah perjuangan para pendiri bangsa. Pada masa kemerdekaan, rakyat rela mengorbankan harta dan tenaga karena memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pemimpin negara. Oleh sebab itu, jajaran aparatur pemerintah daerah saat ini wajib menjaga kredibilitas lembaga dengan selalu mengedepankan kepentingan publik dalam setiap eksekusi kebijakan.
Selain menyoroti pentingnya etika pelayanan, Gubernur Mirza meminta seluruh instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas digitalisasi sistem Samsat di Provinsi Lampung. Ia menginginkan agar masyarakat tidak lagi menghadapi kendala birokrasi yang rumit saat mengurus dokumen kendaraan. Seluruh instansi seperti Bapenda, Polda Lampung, Jasa Raharja, dan lembaga perbankan harus membangun sinergi rapat sebagai satu kesatuan pelayanan terpadu yang modern.
Ia pun menuntut agar hasil dari Rakorda Samsat Tahun 2026 ini langsung membuahkan perubahan nyata di lapangan. Masyarakat, tegas Mirza, sangat mendambakan prosedur yang mudah dan efisien. Jika pemerintah mampu memuaskan harapan publik tersebut, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat secara alami seiring menguatnya kepercayaan publik.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, melaporkan bahwa Rakorda tahun ini berfokus pada penguatan kolaborasi antarinstansi demi meningkatkan profesionalitas petugas Samsat. Pihaknya sengaja memposisikan forum ini sebagai wadah strategis untuk menyatukan perspektif, merumuskan solusi atas tantangan operasional, serta mengevaluasi capaian kinerja pendapatan daerah.
Saipul menjelaskan tiga sasaran utama penyelenggaraan Rakorda 2026, yakni memperkuat kualitas pelayanan masyarakat, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan pendapatan daerah. Optimalisasi pendapatan tersebut mencakup penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), opsen PKB dan BBNKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kegiatan ini menghadirkan 125 peserta secara tatap muka dari berbagai jajaran terkait, serta puluhan peserta lain yang bergabung melalui jaringan siaran Zoom dari kabupaten/kota se-Lampung. (**)
