LAMPUNG TIMUR (Terdidik.id) — Pemerintah Provinsi Lampung mengukuhkan komitmen perlindungan jaring pengaman sosial bagi masyarakat pekerja sektor informal. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara resmi meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjangkau 98.809 pekerja rentan di seluruh wilayah Provinsi Lampung melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Acara peluncuran berskala provinsi tersebut berlangsung di Kantor Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, pada Kamis (24/9/2026). Program strategis ini menyasar langsung para pekerja rentan dari pelbagai sektor vital ekonomi kerakyatan, meliputi petani, nelayan, buruh harian, pedagang kecil, peternak, serta pelaku usaha informal lainnya yang selama ini menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.
Dalam pidato sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa pemberian perlindungan sosial kepada seluruh elemen masyarakat merupakan kewajiban konstitusional dan wujud nyata kehadiran negara. Menurutnya, perlindungan pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek keamanan fisik belaka, melainkan harus mencakup jaminan atas risiko kecelakaan kerja serta kerentanan sosial ekonomi yang dapat menimpa para pekerja kapan saja.
“Perlindungan terhadap tenaga kerja tidak boleh hanya untuk golongan-golongan tertentu. Semua warga pekerja harus memperoleh hak perlindungan yang setara,” tegas Gubernur Mirza di hadapan ratusan warga dan pejabat daerah yang hadir.
Gubernur Mirza menguraikan bahwa Provinsi Lampung memiliki struktur demografi sekitar 2,7 juta kepala keluarga. Sebagian besar warga menggantungkan mata pencaharian utama pada sektor pertanian serta bidang usaha turunan terkait. Dari total potensi sekitar 2 juta tenaga kerja rentan di Lampung, sebanyak 1,7 juta di antaranya berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, perluasan program BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan Lampung menjadi pilar utama Pemprov Lampung dalam mengikis kemiskinan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
“Kami di Provinsi Lampung menyambut program pemerintah ini dengan penuh semangat. Kami menyadari ada 2,7 juta kepala keluarga dan hampir 2 juta tenaga kerja rentan, yang 1,7 jutanya adalah petani. Maka, langkah strategis kita ke depan fokus memastikan seluruh petani di Lampung terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Gubernur Mirza dengan penuh optimisme.
Ia memaparkan bahwa manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak sekadar hadir saat terjadi musibah kecelakaan kerja. Lebih jauh dari itu, program ini berfungsi sebagai jaring pengaman keluarga pekerja saat menghadapi risiko meninggal dunia. Ketika peserta meninggal dunia akibat risiko kerja, keluarga yang ditinggalkan berhak menerima santunan kematian. Selain itu, anak-anak peserta juga berhak memperoleh bantuan beasiswa pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara bagi pekerja yang mengalami musibah kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis hingga sembuh total.
“Mulai dari langkah awal keluar rumah hingga kembali pulang ke rumah, BPJS Ketenagakerjaan insyaallah menanggung perlindungan penuh jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada kepala keluarga,” tambah Gubernur. Ia menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari sejauh mana rasa aman dan jaminan sosial dirasakan oleh masyarakat di tingkat tapak.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Kuncoro Budi Winarno, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah responsif Pemerintah Provinsi Lampung. Ia membeberkan bahwa Pemprov Lampung awalnya memberikan perlindungan kepada 35.000 pekerja rentan. Langkah mulia ini kemudian mendapat sambutan hangat dari pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, sehingga total akumulasi pekerja rentan yang terlindungi saat ini menembus angka 98.809 jiwa.
Kuncoro mengungkapkan data per 22 September 2026 mencatat angka cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Provinsi Lampung telah mencapai 21,87 persen dari total sekitar 4,3 juta tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan menyatakan siap terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat demi mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Rustam Efendi, menyambut hangat pelaksanaan program ini. Ia menilai perlindungan BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian hidup dan ketenangan kerja bagi warga sektor informal di Lampung Timur. Rustam berharap sinergi erat antara Pemprov Lampung dan Pemkab Lampung Timur terus terjalin secara berkelanjutan demi menghadirkan manfaat pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat. (**)
