Pesawaran (Terdidik.id) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Selasa, 19 Mei 2206.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pesawaran, Antonius Muhammad Ali, bersama Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution. Pencanangan ini menandai dimulainya proses pemetaan menyeluruh terhadap kondisi riil pelaku usaha serta potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Pesawaran.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan bahwa SE2026 bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan navigasi ekonomi yang krusial untuk dekade ke depan.
“Bagi pemerintah, data ini menjadi dasar perumusan kebijakan strategis. Sementara bagi pelaku usaha, data sensus adalah kompas untuk membaca tren, melihat peluang, dan memetakan tantangan bisnis di masa depan,” jelas Ahmadriswan.
Ia juga menyoroti pentingnya pendataan ekonomi digital, termasuk usaha online, jasa kreatif, hingga content creator yang kini menjadi potensi riil yang harus dipetakan secara akurat.
Ahmadriswan mengaitkan semangat SE2026 dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, yakni “Mewujudkan Pesawaran CAKEP Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Menurutnya, lima pilar CAKEP—Cerdas, Aman, Kreatif, Efektif, dan Produktif—sangat membutuhkan basis data yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran
Wakil Bupati Pesawaran, Antonius Muhammad Ali, menyatakan dukungan penuh Pemkab terhadap sensus ini. Ia menegaskan bahwa hasil SE2026 akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Saya telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari OPD, camat, hingga kepala desa untuk turut mengawal dan memastikan petugas sensus mendapatkan akses data yang valid,” ujar Antonius.
Pesan untuk Masyarakat
Antonius juga mengimbau pelaku usaha dan masyarakat Bumi Andan Jejama untuk terbuka dalam memberikan informasi. Ia menjamin bahwa kerahasiaan data responden dilindungi oleh undang-undang.
“Terima kedatangan petugas dengan baik, periksa identitas resminya, dan berikan jawaban yang jujur. Kejujuran Anda menentukan ketepatan program pembangunan ekonomi kita ke depan,” pungkasnya.
Berdasarkan data terkini, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi lebih dari 35% terhadap PDRB 2025. Kini, sektor perdagangan dan industri pengolahan mulai menunjukkan transformasi ekonomi yang signifikan. Data SE2026 diharapkan mampu memetakan potensi pesisir dan agraris ini sebagai modal utama pembangunan daerah yang lebih terarah. (Rls)
