Lampung Timur (Terdidik.id) — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengambil langkah tegas untuk mengakhiri konflik antara manusia dan satwa liar di sekitar kawasan konservasi. Ia mendukung penuh rencana pemerintah daerah yang ingin membangun pagar permanen di sepanjang perbatasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan desa-desa penyangga.
Ahmad Giri Akbar menyampaikan komitmen tersebut saat ia menghadiri agenda “Gerakan Bersatu dengan Alam”. Kodam XX/Radin Inten menginisiasi kegiatan pelestarian lingkungan ini di Kantor Balai TNWK, Labuhan Ratu Lama, Kabupaten Lampung Timur, pada Sabtu, 24 Januari 2026. Berbagai pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten hadir untuk merumuskan solusi konkret terkait mitigasi konflik gajah Sumatra yang kerap merugikan masyarakat petani setempat.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XX/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Haryantana, serta Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah turut menyukseskan acara tersebut. Para pemimpin daerah ini duduk bersama Kepala Balai TNWK dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam sebuah sesi urun rembuk yang sangat produktif.
Dalam forum diskusi itu, Ahmad Giri Akbar menyoroti pentingnya langkah mitigasi nyata untuk melindungi warga desa penyangga sekaligus menjaga kelestarian gajah Sumatra. Ia menilai pembangunan pagar pembatas permanen merupakan solusi paling strategis saat ini. Pagar ini berfungsi mencegah gajah liar keluar dari habitat aslinya dan masuk ke area perkebunan atau permukiman warga.
“Kami di DPRD Provinsi Lampung akan melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal,” tegas Ahmad Giri Akbar. Ia berjanji akan mengawal seluruh pelaksanaan kebijakan, program pelestarian lingkungan, dan penanganan konflik satwa liar ini. Pengawasan ketat dari legislatif bertujuan agar program fisik maupun non-fisik berjalan sesuai pedoman serta terkoordinasi dengan baik antarinstansi.
Selain pembangunan infrastruktur fisik, Ketua DPRD juga mendorong penguatan kapasitas masyarakat lokal. Ia meminta pemerintah menambah personel dan memperkuat peran Masyarakat Mitra Polhut (MPP) yang berdomisili di desa-desa perbatasan langsung dengan wilayah Way Kambas. Kehadiran MPP yang aktif sangat vital untuk meningkatkan pengawasan harian serta mencegah secara dini masuknya satwa liar ke permukiman. Warga desa penyangga harus menjadi garda terdepan yang berkolaborasi dengan petugas kehutanan.
Kegiatan “Gerakan Bersatu dengan Alam” ini mencerminkan sinergi nyata seluruh pimpinan daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan lembaga legislatif menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan keberlanjutan ekosistem hutan di Provinsi Lampung.
Rangkaian acara rembuk lingkungan ini berlangsung sangat tertib dan penuh nuansa kebersamaan. Setelah menyelesaikan sesi urun rembuk, Ahmad Giri Akbar bersama rombongan pejabat lainnya melanjutkan agenda kerja mereka. Rombongan mengunjungi Pusat Pelatihan Gajah Way Kambas untuk melihat langsung upaya konservasi satwa ikonik Sumatra tersebut. Langkah kolaboratif ini memberi harapan baru bagi penyelesaian konflik satwa dan manusia di kawasan ujung timur Bumi Ruwa Jurai. (Rls)
