BANDAR LAMPUNG (Terdidik.id) – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pemenuhan hak-hak para veteran perang dan pejuang kemerdekaan di seluruh wilayah Lampung. Ia menyampaikan komitmen tersebut saat menerima kunjungan Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan bersama pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di ruang kerja Wakil Gubernur, Bandar Lampung, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan strategis tersebut membahas langkah konkret perapihan data veteran agar seluruh pejuang mendapat jaminan perlindungan sosial secara optimal. Wagub Jihan menyoroti pentingnya sinkronisasi data veteran antara LVRI dengan pemerintah daerah. Pembenahan data ini menjadi basis utama agar para veteran tidak kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
Jihan meminta seluruh perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Lampung untuk langsung berkolaborasi aktif merapikan data veteran di lapangan.
“Kita perlu merapikan dan menyinkronkan data para veteran ini secara menyeluruh. Jangan sampai ada pejuang yang belum terdata sehingga mereka gagal menjangkau program bantuan yang sudah Pemprov siapkan,” ujar Jihan.
Selain persoalan validasi data, perwakilan LVRI juga menyuarakan sejumlah hak penting yang memerlukan dukungan penuh pemerintah daerah. Hak-hak veteran tersebut mencakup kemudahan kepesertaan BPJS Kesehatan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta potongan tarif transportasi umum bagi pemegang kartu anggota resmi LVRI.
Merespons aspirasi tersebut, Wagub Jihan memastikan Pemprov Lampung bergerak cepat mengupayakan solusi terbaik bagi para veteran. Mengenai jaminan kesehatan BPJS skema PBI, Pemprov Lampung akan melakukan verifikasi ketat agar para veteran yang memenuhi syarat dapat langsung masuk ke dalam program jaminan gratis tersebut.
Sementara untuk keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, Jihan menjelaskan bahwa kewenangan kebijakan pajak daerah berada pada pemerintah kabupaten dan kota. Meski demikian, Pemprov Lampung akan menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan jajaran bupati serta wali kota se-Lampung agar para veteran memperoleh insentif pajak secara merata.
“Masyarakat dan pemerintah harus selalu menghargai pengabdian besar para veteran kepada negara. Kita wajib memperhatikan hak-hak mereka dan segera menindaklanjutinya dengan tindakan konkret,” kata Jihan.
Tidak hanya berfokus pada pemenuhan kesejahteraan hidup, audiensi tersebut juga mengulas kelangsungan program Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai 1945 (JSN45). LVRI menyampaikan beberapa kendala operasional dalam mengedukasi generasi muda melalui kegiatan sosialisasi sejarah perjuangan di sekolah dan perguruan tinggi.
Jihan menegaskan bahwa Pemprov Lampung akan mendukung penuh kelangsungan kegiatan JSN45 tersebut. Pihaknya akan mengoordinasikan dukungan operasional bersama perangkat daerah terkait agar sosialisasi nilai-nilai kebangsaan ini terus berjalan secara konsisten. Menurut Jihan, keteladanan serta pengalaman para veteran masih menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter pemuda dan menopang pembangunan di Lampung.
Pemprov Lampung bersama LVRI dan instansi terkait berjanji akan terus menindaklanjuti seluruh agenda strategis ini demi menjamin kehormatan serta kesejahteraan para pejuang bangsa. (**)
