BANDAR LAMPUNG (Terdidik.id) — Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung beserta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi peringatan dini banjir rob. Langkah mitigasi bencana ini harus menjangkau masyarakat pesisir secara langsung hingga ke tingkat desa, kelurahan, dan pengurus rukun tetangga (RT).
Pernyataan keras tersebut menyusul rilis resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai ancaman gelombang pasang air laut pada 10–13 November 2026. Potensi bencana ini mengintai enam kawasan pesisir utama di Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan Pesisir Barat.
Fatikhatul Khoiriyah menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menganggap peringatan dini sebagai formalitas administratif semata. Peringatan bahaya bencana harus bergulir menjadi aksi kesiapsiagaan nyata agar seluruh warga pesisir memiliki jeda waktu serta panduan keselamatan yang jelas sebelum air laut menggenangi kawasan pemukiman.
“Masyarakat harus mengetahui titik wilayah yang berisiko tinggi, jadwal peningkatan pasang air laut, serta jalur komunikasi darurat saat air mulai masuk ke rumah warga. Pemerintah daerah jangan menghentikan aliran informasi ini di tingkat pejabat saja. Aparat desa, kelurahan, RT, hingga grup komunikasi warga wajib menyebarluaskan peringatan BMKG ini,” ujar politisi yang akrab sapaan Khoir tersebut di Bandar Lampung.
Selain memasifkan sosialisasi bahaya, Khoir meminta pemerintah daerah menyiagakan posko pengaduan dan layanan darurat dengan nomor kontak yang gampang warga akses. Kecepatan personel BPBD dalam merespons panggilan darurat menjadi kunci penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerugian materiil yang lebih besar.
Ia juga menekankan BPBD agar segera memeriksa kesiapan pasukan, kelayakan peralatan evakuasi, serta keandalan jalur evakuasi menuju fasilitas kesehatan. Puskesmas yang berdiri di wilayah rawan genangan harus memperoleh perhatian khusus agar pelayanan medis tetap berjalan lancar meski banjir pasang surut menerjang.
Dalam skema penanganan darurat, pendataan kelompok masyarakat rentan memegang peranan krusial. BPBD dan aparat setempat harus memprioritaskan evakuasi lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, serta warga yang membutuhkan pendampingan medis khusus. Langkah ini mencegah penumpukan evakuasi saat kondisi darurat terjadi tiba-tiba.
Khoir turut mendesak BPBD Provinsi Lampung untuk menghimpun dan mengoordinasikan laporan harian dari enam wilayah pesisir tersebut sepanjang periode peringatan BMKG. Laporan lapangan harus menyajikan peta lokasi genangan, ketinggian air laut, keandalan jalan akses, serta tindakan penanganan yang petugas lakukan secara langsung.
“Laporan berkala ini sangat vital untuk memastikan respons cepat di lapangan sekaligus menjadi bahan evaluasi komprehensif bagi DPRD dan pemerintah daerah. Dari data lapangan tersebut, kita bisa memetakan kebutuhan penanganan jangka panjang, termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir rob agar bencana serupa tidak berulang setiap tahun,” tegas Khoir.
Ia menutup imbauannya dengan mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan keselamatan rakyat di atas segala skema birokrasi. Langkah antisipasi dini dan respons proaktif menjadi perisai utama masyarakat pesisir Lampung dalam menghadapi ancaman banjir rob pekan ini. (**)
