Bandar Lampung (Terdidik.id) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung berkomitmen penuh mengawal dan menyukseskan program strategis Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Secara khusus, legislatif mendorong sinergi inovatif antara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Program Pupuk Organik Cair (POC). Kolaborasi ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis lingkungan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati, menyampaikan usulan strategis tersebut pada Senin (2/2/2026). Ia menilai kedua program unggulan Gubernur Lampung ini memiliki potensi besar untuk saling melengkapi jika pemerintah daerah mengintegrasikannya secara matang.
Menurut Condrowati, Program Makan Bergizi Gratis menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dalam pemenuhan nutrisi. Di sisi lain, Program Pupuk Organik Cair menjadi solusi berkelanjutan untuk mendongkrak produktivitas pertanian di wilayah perdesaan. Hingga awal tahun ini, tercatat ratusan desa di Lampung telah mengaplikasikan POC pada berbagai komoditas pertanian lokal.
Mengubah Inisiatif Menjadi Konsep Zero-Waste
Sebagai bentuk dukungan konkret, Condrowati mengusulkan konsep zero-waste (bebas sampah) dalam pelaksanaan program tersebut. DPRD Lampung mendorong pemerintah daerah mengolah limbah organik yang berasal dari dapur-dapur umum penyedia Makan Bergizi Gratis. Limbah sisa makanan dan bahan baku tersebut dapat dialihkan menjadi bahan baku utama pembuatan Pupuk Organik Cair.
Langkah taktis ini diyakini mampu menekan dampak negatif sampah terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, ekosistem pertanian rakyat akan semakin kuat karena pasokan pupuk organik cair yang ramah kantong menjadi lebih terjamin.
“Program gagasan Gubernur Lampung ini sangat visioner. Jika instansi terkait mengolah limbah dari Program MBG dengan baik, lalu memanfaatkannya untuk mendukung Pupuk Organik Cair, masyarakat akan menerima manfaat berlipat ganda. Lingkungan kita tetap bersih, produktivitas pertanian meningkat pesat, dan ekonomi warga bergerak maju,” ujar Budhi Condrowati optimis.
Komitmen Pengawasan DPRD Lampung
Melalui fungsi legislasi dan anggaran, DPRD Provinsi Lampung memastikan bakal menjalankan pengawasan secara ketat dan konstruktif. Lembaga legislatif menghendaki seluruh instansi teknis menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang transparan, terukur, dan akuntabel. Hal ini penting agar kedua program berjalan tepat sasaran serta membawa dampak jangka panjang.
Melalui kolaborasi yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD, program unggulan ini diharapkan mampu membawa lompatan besar bagi pembangunan daerah. Sinergi ini juga menjadi pembuktian bahwa kebijakan pro-rakyat dapat berjalan beriringan dengan kelestarian alam Bumi Ruwa Jurai. (Rls)
