BANDAR LAMPUNG (Terdidik.id) — Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah tegas untuk memperkuat sistem pencegahan awal (fire prevention) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau panjang tahun 2026. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung agar segera memetakan ketersediaan peralatan pemadam serta titik-titik sumber air secara terintegrasi di seluruh wilayah rawan bencana.
Jihan menyampaikan instruksi strategis tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Antisipasi Karhutla Provinsi Lampung di Command Center Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Rabu (26/8/2026). Rapat penting ini menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran Forkopimda Lampung, Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudi Syawal, serta jajaran Kepala OPD dan unsur lintas sektor terkait.
Wagub Jihan menegaskan bahwa ancaman karhutla membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh pihak karena dampaknya dapat memicu kerugian ekonomi dan ekologi yang masif.
“Ketika karhutla terjadi dan tidak terkendali, kerugian yang kita dapatkan luar biasa besar. Oleh karena itu, konsentrasi dan kewaspadaan kita harus ditingkatkan,” kata Jihan saat memberikan pengarahannya.
Berdasarkan data dan paparan terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Provinsi Lampung kini memasuki periode krusial kemarau panjang yang berlangsung dari Agustus hingga Oktober 2026. Tim gabungan sejauh ini telah berhasil memetakan sejumlah titik panas (hotspot) dan potensi titik api di berbagai area rawan di bumi Lampung.
Dalam rakor tersebut, Wagub Jihan menilai penanganan tanggap darurat saat api muncul (fire suppression) di Lampung sudah menunjukkan kinerja yang memuaskan. Sebagai contoh konkret, tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran lahan yang menghanguskan lebih dari 600 hektare kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) beberapa waktu lalu. Capaian tersebut berhasil diraih tim meski para petugas di lapangan harus bertaruh tenaga di tengah keterbatasan akses medan dan peralatan pendukung.
Kendati demikian, Jihan menggarisbawahi bahwa Pemprov Lampung tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman saat api sudah membakar lahan, melainkan harus memperkuat aspek pencegahan sebelum timbul titik api.
“Kita sudah punya peta risiko, tetapi belum sepenuhnya memiliki peta kapasitas,” ungkap Wagub Jihan.
Ia memerintahkan BPBD bersama instansi terkait untuk segera menyusun overlay peta zonasi rawan bencana yang menyandingkan posisi personel dengan sebaran peralatan pemadam secara detail. Pemprov Lampung menaruh perhatian khusus pada inventarisasi mendalam mengenai ketersediaan dan kondisi alat, mulai dari panjang selang pemadam hingga kapasitas tangki air di setiap kabupaten dan kota.
Selain itu, pemetaan titik-titik sumber air di kawasan rawan hotspot—terutama wilayah gambut dan area bermuatan termal tinggi—menjadi prioritas utama tim mitigasi.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Pusat yang merespons cepat kebutuhan penanganan karhutla di daerah. Pemerintah pusat telah memberikan dukungan vital berupa tandon portabel, selang pemadam, bantuan helikopter water bombing, hingga memfasilitasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pascakebakaran hebat di TNWK.
Namun, untuk mengamankan wilayah selama puncak kemarau, Pemprov Lampung terus mendorong pemerintah pusat agar menyiagakan unit helikopter water bombing yang bersiaga penuh (standby) di Lampung.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudi Syawal melaporkan dinamika kemunculan titik panas di wilayahnya. BPBD mencatat sebanyak 194 titik panas (hotspot) muncul di Lampung sepanjang rentang waktu 23–25 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28 titik mengindikasikan tingkat kepercayaan tinggi, 164 titik berkategori sedang, dan 2 titik berkepercayaan rendah.
Sementara hasil pemutakhiran data pada 26 Agustus 2026 pukul 08.20 WIB menunjukkan penurunan menjadi 50 hotspot, yang terdiri atas 47 titik tingkat kepercayaan rendah dan 3 titik tingkat sedang. Rudi menjelaskan bahwa puncak musim kemarau di Lampung berlangsung sejak Juli hingga September dan berpotensi memanjang sampai Oktober.
Guna membendung potensi bencana karhutla, BPBD Lampung menggencarkan pemantauan udara dan patroli darat bersama unsur lintas sektor, serta mengoperasikan call center siaga 24 jam. BPBD Lampung juga berkolaborasi aktif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG dalam menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca pada 24–30 Agustus 2026. BNPB menerjunkan dua unit helikopter water bombing untuk menuntaskan penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Way Kambas. (**)
