BANDAR LAMPUNG (Terdidik.id) – Aktivitas pengerukan ruang laut di Kabupaten Tulang Bawang oleh PT Sienar Tri Tunggal Perkasa (STTP) menuai sorotan tajam. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung menilai kegiatan yang dibungkus dengan dalih pendalaman alur pelayaran tersebut hanyalah tameng untuk melegitimasi praktik jual pasir laut PT STTP.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung, Mustakim, menegaskan bahwa legalitas administratif yang diklaim perusahaan tidak otomatis membuktikan kegiatan tersebut aman secara ekologis dan sosial.
Terlebih, dalam hak jawabnya di media massa, PT STTP secara terbuka mengakui bahwa material hasil pengerukan yang bernilai ekonomis—seperti pasir silika, pasir besi, lempung, dan kulit kerang—dijual untuk membiayai operasional pendalaman alur.
Tabrak Putusan Mahkamah Agung
WALHI menilai pengakuan tersebut justru menjadi bumerang. Praktik pemanfaatan dan penjualan hasil sedimentasi laut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 P/HUM/2025.
Putusan tersebut telah membatalkan ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) PP Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur penjualan hasil sedimentasi berupa pasir laut. “Pemerintah tidak boleh mengabaikan implikasi putusan (MA) tersebut dalam melakukan pengawasan,” tegas Mustakim dalam keterangan resminya.
Selain persoalan hukum tingkat MA, Pemprov Lampung dinilai kecolongan, atau bahkan abai, terhadap regulasinya sendiri. Pada era Gubernur Arinal Djunaidi, Pemprov menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PT STTP pada April 2021.
Padahal, merujuk pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2019, perairan Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, telah ditetapkan sebagai areal pengembangan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Ancaman Ekologi dan Manipulasi Urgensi
Lebih jauh, WALHI membeberkan adanya dugaan pelanggaran teknis operasional. Berdasarkan Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan pada November 2020, PT STTP dilarang keras melakukan pencucian material langsung di lokasi pengerukan.
Namun pada praktiknya sejak 2021, perusahaan diduga tetap mencuci dan memisahkan material di laut. Air buangan sarat lumpur halus dan sedimen ini kembali ke laut, memicu kekeruhan ekstrem yang merusak habitat bentik dan biota bernilai ekonomi tinggi bagi nelayan, seperti rajungan.
Urgensi “pendalaman alur pelayaran” itu sendiri dipertanyakan oleh warga. Nelayan pesisir mengaku selama ini perahu masyarakat yang keluar masuk muara Sungai Way Tulang Bawang tidak pernah mengalami kesulitan akibat pendangkalan.
Klaim perusahaan bahwa mereka telah merangkul warga melalui dana CSR dan perekrutan pekerja harian juga dipatahkan oleh fakta di lapangan. Meletusnya aksi demonstrasi nelayan Kuala Teladas pada 10 November 2026 menjadi bukti nyata bahwa mayoritas warga menolak wilayah tangkapnya dirusak.
“Masyarakat yang bekerja mengangkut material tidak otomatis berarti menyetujui seluruh aktivitas pengerukan. Buktinya, keberatan masyarakat masih nyata dan aksi penolakan terus terjadi,” terang Mustakim.
Desakan Penghentian Izin
Menjelang habisnya sejumlah masa berlaku dokumen perizinan, WALHI mendesak pemerintah bertindak tegas. IUP pertambangan PT STTP diduga kuat telah kedaluwarsa pada April lalu, sementara Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) akan habis pada November 2026 ini.
WALHI meminta Pemprov Lampung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tidak lagi memperpanjang izin PT STTP.
“Laut bukan ruang eksploitasi tanpa batas, dan dokumen perizinan bukan cek kosong untuk merusak lingkungan. Penolakan nelayan bertahun-tahun sudah cukup menjadi alasan agar tidak ada lagi tambang di wilayah tangkap mereka,” pungkas Mustakim. (**)
