Saat Diksi “Ndas Mu” Salah Tempat

Sudut Pandang8 Dilihat

Prof. Dr. Sudjarwo M.S
Guru Besar Universitas Malahayati

Sebuah bangsa tidak runtuh hanya karena krisis ekonomi, bencana alam, atau tekanan dari luar negeri. Bangsa lebih sering mengalami kemunduran ketika pemimpinnya kehilangan kemampuan menjaga lisan.

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

Kata-kata yang keluar dari mulut seorang pemimpin bukan sekadar bunyi, melainkan pesan politik, ukuran moral, sekaligus cermin kualitas kepemimpinan. Ketika ucapan yang bernada merendahkan dilontarkan berulang kali kepada mereka yang berbeda pandangan, sesungguhnya yang sedang dipertontonkan bukan keberanian, melainkan kemiskinan adab. Di situlah persoalan ungkapan “ndas mu” menjadi penting untuk dibahas, bukan karena berasal dari bahasa daerah (Jawa), tetapi karena digunakan dalam ruang publik oleh orang yang seharusnya menjadi teladan.

Secara harfiah, “ndas mu” berarti “kepalamu”. Dalam bahasa Lampung terdapat ungkapan “hullu mu” yang memiliki makna dan rasa serupa. Di lingkungan pergaulan tertentu, kedua istilah itu mungkin terdengar biasa, bahkan menjadi bagian dari canda antarteman. Namun bahasa selalu bergantung pada konteks. Ketika diucapkan oleh seorang pemimpin kepada orang yang mengkritik, mengoreksi, atau berbeda pendapat, maknanya berubah menjadi ekspresi yang merendahkan. Jabatan membuat setiap kata memiliki daya pukul yang lebih besar daripada ketika diucapkan oleh masyarakat biasa. Karena itu, dalih bahwa ungkapan tersebut hanyalah kebiasaan atau gaya bicara tidak dapat dijadikan pembenaran.

Kepemimpinan tidak pernah diukur dari seberapa keras seseorang berbicara. Kepemimpinan diukur dari kemampuannya mengendalikan diri ketika menghadapi tekanan. Pemimpin yang kuat tidak membutuhkan kata-kata kasar untuk menunjukkan wibawa. Sebaliknya, mereka yang mudah terpancing emosi sering kali tanpa sadar memperlihatkan bahwa kritik lebih mereka anggap sebagai ancaman daripada sebagai masukan. Padahal demokrasi justru dibangun di atas keberanian rakyat untuk mengingatkan penguasa ketika kebijakan menyimpang dari kepentingan publik.

Ironisnya, ada kecenderungan menjadikan bahasa kasar sebagai simbol ketegasan. Seolah-olah pemimpin akan tampak berani jika berbicara tanpa saringan. Cara berpikir seperti ini sangat berbahaya. Ketegasan tidak identik dengan penghinaan. Keberanian tidak identik dengan makian. Ketika penghinaan dipuji sebagai keberanian, standar etika perlahan runtuh. Masyarakat akhirnya terbiasa menyaksikan pemimpin menyerang pribadi lawan alih-alih menjawab substansi kritik. Politik kehilangan martabat karena dipenuhi ejekan yang lebih nyaring daripada argumentasi.

Lebih berbahaya lagi apabila pemimpin menunjukkan ketidaksukaan setiap kali diingatkan. Kritik yang seharusnya menjadi alarm justru diperlakukan sebagai gangguan. Orang-orang di sekitar kekuasaan akhirnya belajar satu hal: mengatakan yang menyenangkan jauh lebih aman daripada mengatakan yang benar. Lahirlah budaya menjilat, menyembunyikan fakta, dan memoles laporan agar terdengar indah. Pemimpin hidup dalam gema pujian, sementara kenyataan di lapangan semakin jauh dari pendengarannya. Tidak sedikit pemerintahan yang gagal bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena para pemimpinnya menolak mendengar kenyataan yang pahit.

Sejarah mengajarkan bahwa penguasa yang alergi terhadap kritik hampir selalu mengulangi kesalahan yang sama. Ketika suara-suara berbeda dibungkam, keputusan kehilangan proses koreksi. Kesalahan kecil berkembang menjadi persoalan besar karena tidak ada yang berani mengingatkan. Dalam situasi seperti itu, rakyat tidak lagi merasa memiliki ruang untuk berbicara. Demokrasi berubah menjadi panggung tepuk tangan, sementara akal sehat dipaksa duduk di kursi penonton.

Ucapan seorang pemimpin juga memiliki efek menular. Apa yang dilakukan di atas akan ditiru di bawah. Jika pemimpin gemar merendahkan orang lain, para pendukung merasa mendapatkan pembenaran untuk melakukan hal yang sama. Ruang publik berubah menjadi arena saling menghina. Media sosial dipenuhi cacian. Perbedaan pendapat dianggap permusuhan. Orang yang bertanya dicap melawan. Orang yang mengkritik dicurigai memiliki kepentingan tersembunyi. Pada akhirnya, bangsa kehilangan tradisi berdialog karena lebih sibuk mempertahankan ego daripada mencari solusi.

Tidak ada satu pun pemimpin yang sempurna. Justru karena tidak sempurna, setiap pemimpin membutuhkan kritik. Kritik bukan penghinaan. Kritik adalah vitamin bagi kekuasaan agar tidak mabuk oleh pujian. Pemimpin yang menolak kritik sebenarnya sedang menutup pintu bagi perbaikan dirinya sendiri. Ia mungkin masih memiliki kekuasaan, tetapi perlahan kehilangan kebijaksanaan. Jabatan dapat memaksa orang menghormati kekuasaan, tetapi hanya karakter yang mampu melahirkan penghormatan yang tulus.

Adab bukan tanda kelemahan. Adab adalah bukti kedewasaan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar kewajibannya menjaga tutur kata. Rakyat berhak berharap pemimpinnya mampu menunjukkan keteladanan, bukan sekadar memenangkan perdebatan dengan kalimat yang menyakitkan. Kata-kata yang santun tidak mengurangi ketegasan, sebagaimana kata-kata kasar tidak otomatis menambah kewibawaan.

Ungkapan “ndas mu” bukan hanya persoalan dua suku kata. Ia menjadi simbol tentang bagaimana kekuasaan memandang kritik dan bagaimana seorang pemimpin memperlakukan rakyat yang berbeda pendapat. Jika setiap pengingat dibalas dengan ejekan, jika setiap kritik dijawab dengan kemarahan, dan jika setiap perbedaan dianggap sebagai ancaman, maka yang sedang mengalami kemunduran bukan hanya etika seorang pemimpin, melainkan kualitas kehidupan berbangsa. Negeri ini tidak akan hancur karena satu ungkapan, tetapi dapat perlahan kehilangan arah ketika mereka yang memegang amanah lebih gemar melukai dengan kata-kata daripada memperbaiki diri dengan mendengarkan kebenaran. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *