Prof. Dr. Sudjarwo, M.S
Guru Besar Universitas Malahayati
Salah satu fenomena yang muncul di layar media maya Indonesia saat ini adalah salah seorang mantan menteri dan sekaligus mantan narapidana korupsi, setelah bebas dari hukuman, tampil sebagai pemberi nasihat tentang moral, etika, dan integritas. Sosok ini berbicara tentang pentingnya kejujuran, kepemimpinan, atau nilai-nilai kebangsaan, bahkan tidak jarang terlihat sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan dan memberikan pujian berlebihan kepada para pemegang jabatan. Fenomena ini menghadirkan pertanyaan yang lebih dalam daripada sekadar persoalan individu: bagaimana masyarakat harus memandang hubungan antara kesalahan masa lalu, pertobatan, dan otoritas moral.
Pada prinsip negara hukum, setiap orang yang telah menjalani hukuman memiliki hak untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. Hukuman tidak dimaksudkan sebagai penghapusan permanen terhadap martabat manusia. Karena itu, tidak ada alasan untuk menolak kemungkinan seseorang berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Namun persoalan muncul ketika perubahan tersebut tidak ditunjukkan melalui kerendahan hati dan tindakan nyata, melainkan melalui kecenderungan menggurui orang lain tentang nilai-nilai yang pernah ia langgar sendiri.
Korupsi bukan pelanggaran biasa. Ia adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, bahkan negara. Korupsi merampas hak masyarakat, memperlambat pembangunan, dan memperdalam ketimpangan sosial. Oleh karena itu, ketika seseorang yang pernah terlibat dalam praktik tersebut tampil sebagai penjaga moral tanpa refleksi yang memadai atas masa lalunya, masyarakat melihat adanya ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Dalam tradisi filsafat etika, otoritas moral tidak lahir dari kemampuan berbicara mengenai kebaikan, melainkan dari kesediaan menjalani hidup yang sesuai dengan nilai yang diucapkan.
Fenomena ini juga mencerminkan kondisi ruang publik Indonesia yang semakin dipengaruhi oleh budaya pencitraan. Di era media sosial dan komunikasi politik yang serba cepat, citra sering kali lebih menentukan daripada rekam jejak. Seseorang dapat membangun identitas baru melalui penampilan, pernyataan, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Akibatnya, moralitas sering berubah menjadi simbol yang dipertontonkan, bukan nilai yang sungguh-sungguh dihayati. Yang penting bukan menjadi baik, tetapi terlihat baik.
Pada situasi seperti itu, masyarakat sering kali menghadapi kesulitan membedakan antara pertobatan yang tulus dan strategi pemulihan citra. Orang yang benar-benar belajar dari kesalahannya biasanya menunjukkan sikap rendah hati, mengakui kekeliruannya, dan berhati-hati ketika berbicara mengenai moralitas. Sebaliknya, mereka yang terlalu cepat menempatkan diri sebagai guru etika justru memunculkan kesan bahwa masa lalu telah dilupakan tanpa proses refleksi yang mendalam. Di sinilah muncul skeptisisme publik yang semakin besar terhadap berbagai narasi moral yang beredar di ruang politik.
Kedekatan sebagian mantan narapidana korupsi dengan kekuasaan juga memperlihatkan masalah lain dalam demokrasi Indonesia. Dalam sistem demokrasi yang sehat, hubungan dengan kekuasaan seharusnya dibangun atas dasar akuntabilitas dan kritik yang konstruktif. Namun ketika pujian berlebihan menjadi sarana untuk memperoleh kembali pengaruh atau legitimasi, moralitas berubah menjadi alat politik. Nilai-nilai etis tidak lagi menjadi pedoman, melainkan instrumen untuk mendapatkan tempat dalam struktur sosial dan politik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga merusak budaya publik. Dampaknya tidak berhenti pada hilangnya uang rakyat, melainkan menjangkau cara masyarakat memahami kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan. Ketika orang yang pernah menyalahgunakan kepercayaan publik dapat dengan mudah tampil sebagai pengkhotbah moral tanpa pertanggungjawaban etis yang memadai, batas antara integritas dan pencitraan menjadi semakin kabur. Akibatnya, masyarakat berisiko kehilangan kepercayaan terhadap makna moralitas itu sendiri.
Bahaya terbesar dari kondisi tersebut adalah lahirnya sikap sinis kolektif. Masyarakat menjadi sulit mempercayai siapa pun yang berbicara tentang etika karena terlalu sering menyaksikan kontradiksi antara ucapan dan tindakan. Ketika sinisme telah mengakar, nilai-nilai moral kehilangan daya pengaruhnya. Seruan tentang kejujuran dianggap sekadar slogan, sementara pembicaraan mengenai integritas dipandang sebagai bagian dari strategi politik. Pada titik itu, yang mengalami krisis bukan hanya individu, melainkan seluruh budaya publik.
Indonesia membutuhkan lebih banyak keteladanan daripada ceramah moral. Yang dibutuhkan bukan orang yang pandai berbicara tentang kebajikan, melainkan mereka yang mampu menunjukkan kebajikan melalui tindakan. Kesalahan masa lalu memang tidak harus menjadi hukuman seumur hidup, tetapi masa lalu juga tidak dapat dihapus hanya dengan kata-kata. Kredibilitas moral dibangun melalui konsistensi, pengakuan yang jujur, dan kesediaan menanggung konsekuensi dari tindakan yang pernah dilakukan.
Mantan narapidana korupsi yang menasihati masyarakat tentang moral dan etika merupakan cermin dari problem yang lebih besar dalam kehidupan bangsa. Ia menunjukkan betapa mudahnya citra menggantikan integritas, dan betapa rentannya ruang publik terhadap pertunjukan moral yang kosong. Selama masyarakat lebih terpukau oleh penampilan daripada keteladanan, maka kebajikan akan terus berisiko berubah menjadi topeng, sementara kebenaran hanya menjadi hiasan dalam panggung kekuasaan.
Salam Waras.
