JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah garis finis bagi pemerintah daerah. Menurutnya, esensi utama dari audit keuangan adalah perbaikan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Pernyataan tegas tersebut mengemuka saat Giri Akbar menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026). Ia hadir bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
“Opini WTP itu penting, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita memastikan adanya perbaikan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” ujar Giri Akbar saat menyampaikan sambutan mewakili pimpinan DPRD provinsi se-Wilayah V Sumatera dan Jawa.
Giri menjelaskan bahwa DPRD memegang peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, lembaga legislatif siap mendukung penuh proses pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah bersikap kooperatif dengan menyediakan data serta informasi secara cepat dan akurat selama proses audit berlangsung.
Pemeriksaan BPK RI, lanjut Giri, menjadi instrumen krusial untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. DPRD berkomitmen penuh untuk mengawal tindak lanjut atas setiap rekomendasi atau temuan hasil pemeriksaan BPK demi mewujudkan tata kelola yang bersih.
Sementara itu, kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memperkuat sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif di Bumi Ruwa Jurai. Kehadiran dua pucuk pimpinan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel di Provinsi Lampung.
Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, memimpin langsung agenda Entry Meeting Wilayah V yang mencakup provinsi di Sumatera dan Jawa ini. Forum penting ini bertujuan memaparkan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi audit, serta fokus utama BPK dalam memeriksa keuangan daerah. Selain tatap muka, sebagian peserta juga mengikuti acara secara daring.
Sejumlah pejabat penting turut menghadiri kegiatan ini, antara lain Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifqinizami Karsayuda, para kepala daerah, pimpinan DPRD se-Wilayah V, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan BPK RI. Lewat kolaborasi aktif seluruh entitas, BPK RI berharap proses audit LKPD tahun ini melahirkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dan berintegritas menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (Rls)
