Bandar Lampung (Terdidik.id) — Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis untuk mengubah struktur perekonomian daerah melalui pengembangan sektor pertanian berbasis industri. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memprioritaskan pembangunan kawasan industri pangan Lampung sebagai pusat hilirisasi komoditas unggulan nasional.
Gubernur Mirza menyampaikan usulan tersebut secara langsung dalam pertemuan bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Rahmat Pambudy di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/7/2026). Pertemuan lintas lembaga ini fokus membahas percepatan pembangunan infrastruktur serta transformasi ekonomi perdesaan di Bumi Ruwa Jurai.
Dorong Nilai Tambah Komoditas Lokal di Daerah
Menurut Gubernur Mirza, Provinsi Lampung memiliki potensi pertanian yang sangat melimpah, tetapi para pelaku usaha masih menjual sebagian besar hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Luas wilayah Lampung mencapai 3,3 juta hektare dengan mayoritas penduduk, yakni sekitar 70 persen, menggantungkan hidup pada sektor agraris. Tanpa kehadiran industri pengolahan lokal, pihak luar yang akan menikmati nilai tambah komoditas tersebut.
“Lampung tidak memiliki sumber daya tambang maupun minyak. Perekonomian daerah kami bertumpu penuh pada sektor pertanian dan komoditas pangan,” tegas Gubernur Mirza.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan kawasan industri pangan Lampung agar nilai ekonomi produk pertanian tetap tinggal dan menyejahterakan warga lokal.
Ia memaparkan data potensi pangan daerah yang menempatkan Lampung pada posisi strategis nasional. Provinsi ini mencatatkan produksi padi di peringkat keenam nasional serta produksi jagung di peringkat kelima nasional. Selain itu, industri pakan ternak menyerap sekitar 70 persen hasil panen jagung Lampung.
Lampung juga menyumbang sekitar 70 persen dari total produksi tapioka Indonesia dan menyuplai 23 persen dari total kebutuhan nanas dunia. Berbagai komoditas lain seperti kopi, kakao, lada, tebu, kelapa sawit, hingga peternakan turut memperkuat sektor agribisnis daerah.
Penguatan Hilirisasi Berbasis Desa
Untuk menopang kawasan industri pangan Lampung, Pemprov Lampung terus mengeksekusi sejumlah program aksi di tingkat desa melalui Program Desa Ku Maju. Pemprov membangun fasilitas produksi pupuk hayati cair di 2.500 desa serta menyediakan unit pengering (dryer) hasil pertanian di 500 desa. Pemerintah daerah juga memperkuat program vokasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal agar siap mengelola teknologi industri modern.
Secara khusus, Gubernur Mirza menyoroti hilirisasi komoditas singkong yang menjadi salah satu prioritas utama. Pihaknya berencana meningkatkan produktivitas singkong melalui pemanfaatan varietas unggul, peningkatan kadar pati, penerapan teknologi budidaya modern, serta penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industri.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menyambut positif gagasan Pemprov Lampung tersebut. Rahmat menilai penyusunan rencana pembangunan nasional memang harus mengakar pada kondisi riil serta kebutuhan spesifik daerah dari tingkat desa.
“Bappenas siap mempelajari seluruh usulan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merumuskan solusi dan program pembangunan strategis,” kata Rahmat.
Ia menegaskan bahwa Bappenas akan menjadikan pendekatan pembangunan berbasis desa di Lampung sebagai salah satu model perencanaan nasional. Rahmat menekankan pentingnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Ia menyebut hilirisasi berbasis pertanian sebagai kunci utama untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, komoditas singkong memiliki prospek sangat strategis bagi masa depan Indonesia, termasuk mendukung pengembangan energi terbarukan dan industri berbasis agraris. (**)
