Terdidik.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.
Setelah meminta persetujuan seluruh fraksi, Puan mengetuk palu tanda disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang.
Pengesahan ini menjadi babak penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset hasil tindak pidana yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun.
Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan berbagai kejahatan lainnya. Penegakan hukum tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara maupun korban.
Baca juga: DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Rampas Harta Tanpa Putusan Pidana
Namun, di balik harapan tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan, terutama menyangkut mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, perlindungan hak kepemilikan, serta potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Perjalanan Panjang Pengesahan UU Perampasan Aset
Perjuangan menghadirkan regulasi khusus perampasan aset bukan perkara baru. Gagasan tersebut telah bergulir selama sekitar 18 tahun sebelum akhirnya memperoleh persetujuan DPR pada November 2026.
Salah satu latar belakang pembentukannya adalah kebutuhan memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana yang selama ini dinilai belum optimal.
Dalam sejumlah perkara korupsi, misalnya, proses penegakan hukum kerap menghadapi persoalan ketika aset hasil kejahatan telah dipindahtangankan, disamarkan, atau dikonversikan menjadi bentuk kekayaan lain.
Akibatnya, meskipun pelaku berhasil diproses secara pidana, pemulihan kerugian negara tidak selalu berjalan sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.
Pembahasan RUU Perampasan Aset kembali bergerak melalui Komisi III DPR RI sejak Agustus 2025. RUU tersebut kemudian dibahas bersama pemerintah melalui berbagai rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.
Menurut laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat paripurna, pembahasan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar, akademisi, organisasi masyarakat, dan kelompok lainnya.
Komisi III mencatat telah menyelenggarakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Selain itu, dilakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi yang menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam pembahasannya, Panja menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal setelah melalui berbagai penyempurnaan.
Pembahasan tingkat pertama akhirnya diselesaikan pada Rabu, 18 November 2026. Komisi III bersama pemerintah menyepakati RUU tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna.
Sehari kemudian, DPR mengesahkannya menjadi undang-undang.
Dengan demikian, perjalanan panjang regulasi ini mencapai tahap persetujuan legislatif setelah hampir dua dekade menjadi agenda pembaruan hukum nasional.
Empat Pilar Utama UU Perampasan Aset
Dalam laporan pembahasan di hadapan rapat paripurna, Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama.
Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.
Kedua, prosedur perampasan aset yang memungkinkan penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, termasuk pengawasan serta sistem informasi pengelolaan aset.
Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban tindak pidana, maupun perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.
Empat pilar tersebut menjadi fondasi perubahan pendekatan penegakan hukum, dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada penghukuman pelaku menjadi juga berorientasi pada pemulihan hasil kejahatan.
Berikut sejumlah substansi penting dalam UU Perampasan Aset.
1. Perampasan aset tanpa putusan pidana
Salah satu substansi paling penting sekaligus paling banyak mendapat perhatian adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB).
Melalui mekanisme ini, negara dimungkinkan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pemilik atau pelakunya.
Namun, mekanisme tersebut tidak dapat diterapkan secara sembarangan.
UU Perampasan Aset mengatur bahwa perampasan tanpa putusan pidana dapat dilakukan terhadap aset yang berkaitan dengan perkara ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
Selain memenuhi kondisi tersebut, aset yang menjadi objek perampasan harus bernilai paling sedikit Rp1 miliar.
Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah aset hasil kejahatan tetap dikuasai atau dinikmati meskipun proses pidana terhadap pelakunya tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi tertentu.
Perlu dipahami, perampasan aset tanpa putusan pidana bukan berarti aparat penegak hukum dapat mengambil harta seseorang hanya berdasarkan dugaan.
Prosesnya tetap melibatkan tahapan hukum, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
Dengan demikian, pengadilan tetap memiliki peran penting dalam menentukan apakah aset tersebut dapat dirampas oleh negara.
2. Memperluas jenis tindak pidana yang dapat dijangkau
UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar kekayaan hasil tindak pidana korupsi.
Ruang lingkupnya juga mencakup berbagai tindak pidana lain yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Selain itu, regulasi ini juga menjangkau tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Ketentuan tersebut penting untuk menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks.
Dalam praktiknya, kejahatan ekonomi dan keuangan tidak selalu dilakukan melalui transaksi konvensional. Pelaku dapat menggunakan rekening pihak lain, perusahaan, instrumen investasi, hingga teknologi digital untuk menyamarkan asal-usul kekayaan.
Karena itu, kemampuan negara menelusuri dan memulihkan aset menjadi bagian penting dalam pemberantasan kejahatan.
3. Mengatur jenis aset yang dapat dirampas
UU Perampasan Aset juga mengatur jenis kekayaan yang dapat menjadi objek perampasan.
Cakupannya meliputi aset yang berasal dari hasil tindak pidana, termasuk aset yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi kekayaan lain.
Selain itu, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset lain yang sah milik pelaku untuk membayar kerugian akibat aset yang tidak dapat dipulihkan juga masuk dalam pengaturan.
Ketentuan ini memungkinkan negara menjangkau kekayaan hasil kejahatan meskipun bentuk atau kepemilikannya telah mengalami perubahan.
Meski demikian, perampasan tetap harus memperhatikan prinsip kewajaran, keseimbangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Perampasan aset tidak menghapus hukuman pidana
UU ini juga menegaskan bahwa perampasan aset bukan pengganti pertanggungjawaban pidana.
Artinya, pelaku tindak pidana tetap dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan meskipun aset hasil kejahatannya telah dirampas.
Dalam konteks tindak pidana korupsi, ancaman pidana yang telah diatur dalam peraturan pemberantasan korupsi juga tetap berlaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, terdapat dua tujuan yang berjalan bersamaan, yakni memberikan hukuman kepada pelaku dan memulihkan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.
5. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik
Persoalan penting lainnya adalah perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan aset yang menjadi objek perampasan.
Dalam praktiknya, aset yang berkaitan dengan tindak pidana bisa saja telah berpindah tangan kepada orang lain yang tidak mengetahui asal-usul kejahatan tersebut.
Misalnya, seseorang membeli rumah atau kendaraan melalui transaksi yang sah, tetapi belakangan diketahui bahwa aset tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan penjualnya.
UU Perampasan Aset mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik melalui kesempatan dan beban pembuktian yang berimbang.
Ketentuan ini penting agar pemberantasan kejahatan tidak justru mengorbankan orang-orang yang memperoleh atau memiliki aset secara sah.
6. Mengatur pengelolaan dan pengawasan aset rampasan
Perampasan aset tidak berhenti pada proses penyitaan atau penetapan pengadilan.
Aset yang telah dirampas juga membutuhkan pengelolaan agar tidak rusak, kehilangan nilai, atau kembali menimbulkan persoalan hukum.
Karena itu, UU Perampasan Aset mengatur pembentukan badan yang bertugas mengelola aset terkait tindak pidana secara profesional dan akuntabel.
Tugasnya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai badan pengawas independen untuk mengawasi pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Sejumlah Hal yang Perlu Diperhatikan
Pengesahan UU Perampasan Aset patut diapresiasi sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, keberadaan regulasi baru tidak otomatis menjamin praktik penegakan hukum berjalan lebih adil.
Justru, semakin besar kewenangan negara untuk mengambil alih kekayaan seseorang, semakin kuat pula mekanisme pengawasan dan perlindungan hak yang harus disediakan.
Setidaknya terdapat beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi undang-undang ini.
1. Jangan sampai menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan
Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana memiliki potensi penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan yang kuat.
Kewenangan untuk menelusuri, memblokir, menyita, dan mengajukan perampasan aset harus dijalankan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Negara tidak boleh menggunakan mekanisme tersebut sebagai alat untuk menekan seseorang, membungkam kritik, atau merampas kekayaan pihak yang tidak disukai penguasa.
Habiburokhman sendiri menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi senjata politik, sarana pemerasan, ataupun instrumen penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Karena itu, independensi pengawasan dan keterbukaan proses hukum menjadi syarat penting.
2. Menjaga asas praduga tak bersalah dan hak kepemilikan
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan mekanisme perampasan aset tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Hak kepemilikan merupakan hak yang dilindungi konstitusi. Setiap orang berhak memiliki dan mempertahankan kekayaannya selama diperoleh secara sah.
Mekanisme NCB memang memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku, tetapi bukan berarti prinsip praduga tak bersalah dapat diabaikan.
Penting untuk membedakan antara pembuktian bahwa suatu aset berkaitan dengan tindak pidana dan pembuktian kesalahan seseorang dalam perkara pidana.
Keduanya memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum berbeda.
Karena itu, proses pembuktian di pengadilan harus benar-benar menjamin kesempatan yang adil bagi pemilik aset maupun pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan dan bukti tandingan.
3. Transparansi pengelolaan aset rampasan
Pengalaman penegakan hukum menunjukkan bahwa persoalan tidak selalu berhenti ketika aset berhasil disita.
Aset yang telah berada dalam penguasaan negara tetap berpotensi menimbulkan persoalan apabila pengelolaannya tidak transparan.
Misalnya, bagaimana memastikan kendaraan, tanah, bangunan, perusahaan, atau kekayaan lainnya tidak disalahgunakan selama proses pengelolaan?
Bagaimana memastikan penjualan aset dilakukan dengan harga wajar dan tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu?
Siapa yang bertanggung jawab apabila aset mengalami kerusakan atau kehilangan nilai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang terbuka, mekanisme audit, serta pertanggungjawaban yang jelas.
4. Memastikan korban benar-benar mendapatkan pemulihan
Salah satu aspek penting dalam UU Perampasan Aset adalah orientasi pemulihan kerugian korban.
Selama ini, pemberantasan tindak pidana sering kali lebih menonjolkan proses penghukuman pelaku, sementara korban belum tentu memperoleh kembali kerugian yang dialaminya.
Kasus penipuan investasi, penggelapan dana, hingga kejahatan keuangan berbasis teknologi informasi menunjukkan bahwa korban dapat berjumlah sangat banyak.
Karena itu, mekanisme pengembalian aset harus memiliki prosedur yang jelas, mudah diakses, dan tidak berbelit-belit.
Jangan sampai aset berhasil dirampas negara, tetapi korban yang kehilangan uang justru tidak mendapatkan kepastian pengembalian haknya.
5. Menjamin independensi lembaga pengelola dan pengawas
Pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset menjadi pekerjaan penting setelah pengesahan undang-undang.
Kedua badan tersebut harus memiliki pembagian kewenangan yang jelas, standar profesionalitas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diawasi publik.
Independensi juga penting agar pengelolaan aset tidak menjadi bagian dari kepentingan politik atau ekonomi kelompok tertentu.
Tanpa tata kelola yang kuat, instrumen yang semula dirancang untuk memberantas kejahatan justru berpotensi menciptakan persoalan baru.
Tidak Langsung Berlaku Setelah Disahkan
Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang juga tidak berarti seluruh ketentuannya langsung dapat diterapkan pada hari yang sama.
Berdasarkan ketentuan Pasal 74 dalam naskah undang-undang yang telah disetujui, penerapannya baru dapat dilakukan setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah dua badan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) terbentuk.
Ketentuan ini memberikan waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan kelembagaan dan perangkat pelaksanaan yang diperlukan.
Artinya, pekerjaan pemerintah tidak berhenti setelah DPR mengetuk palu pengesahan.
Pemerintah masih harus menyiapkan pembentukan badan pengelola aset, badan pengawas, sistem informasi, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta aturan teknis yang dibutuhkan.
Selain itu, ketentuan Pasal 72 mengatur bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Dengan demikian, regulasi ini tidak berlaku surut untuk tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang mulai berlaku.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Implementasi
Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam pembaruan sistem penegakan hukum Indonesia.
Selama ini, keberhasilan pemberantasan korupsi kerap diukur melalui jumlah tersangka yang ditangkap, perkara yang disidangkan, atau vonis yang dijatuhkan. Padahal, ada persoalan lain yang tidak kalah penting: apakah kekayaan yang diperoleh dari kejahatan benar-benar dapat dipulihkan?
Dalam konteks itu, UU Perampasan Aset menawarkan pendekatan yang lebih luas. Negara tidak hanya berupaya menghukum pelaku, tetapi juga memutus keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana.
Namun, efektivitasnya tidak cukup diukur dari seberapa banyak aset yang berhasil dirampas.
Kualitas penegakan hukum juga harus diukur dari kemampuannya melindungi hak warga negara, menjamin proses yang adil, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan aset yang dirampas benar-benar kembali kepada pihak yang berhak.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip-prinsip negara hukum.
UU Perampasan Aset akan menjadi instrumen penting apabila mampu membuat pelaku kejahatan kehilangan keuntungan dari tindak pidana sekaligus memastikan negara tidak memiliki kekuasaan tanpa batas untuk mengambil alih kekayaan warga negaranya.
Setelah 18 tahun menanti, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menghadirkan undang-undang, melainkan memastikan hukum tersebut bekerja secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih. (***)









