Jakarta (Terdidik.id) – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan tersebut dilakukan lebih cepat dari target yang sebelumnya disampaikan DPR, yakni 15 Desember 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan undang-undang tersebut merupakan tindak lanjut atas kebutuhan hukum yang telah lama dinantikan masyarakat. Menurut dia, pembahasan regulasi itu tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan melalui proses panjang selama bertahun-tahun.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan seusai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan menyebut DPR berhasil menyelesaikan pembahasan undang-undang tersebut hampir satu bulan lebih cepat dari tenggat yang ditetapkan.
“Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, insyaallah dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembahasan regulasi tersebut telah melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat.
Menurut Puan, proses pembahasan juga dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengikuti dan mencermati substansi regulasi tersebut.
Dalam laporan hasil pembahasan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan regulasi tersebut disusun untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana.
Selama ini, penegakan hukum dinilai belum optimal dalam memulihkan aset hasil kejahatan, terutama yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.
Karena itu, undang-undang tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi laporan Habiburokhman.
Mengatur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme non-conviction based (NCB) atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme ini memungkinkan negara melakukan perampasan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana melalui proses hukum tersendiri, meskipun tidak terdapat putusan pidana terhadap pemilik atau pelakunya.
Proses tersebut dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan.
Habiburokhman menegaskan mekanisme tersebut tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, UU Perampasan Aset juga mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di persidangan, serta transparansi pengelolaan aset melalui sistem informasi digital.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Ruang Lingkup Tindak Pidana Diperluas
UU Perampasan Aset juga memperluas ruang lingkup tindak pidana yang asetnya dapat menjadi objek perampasan.
Selain tindak pidana korupsi, pengaturan tersebut mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Regulasi tersebut juga menjangkau tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi maupun berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Dari sisi pengelolaan, UU tersebut mengatur tata kelola aset secara menyeluruh melalui badan profesional yang independen dan didukung sistem informasi pengelolaan aset.
Aset yang berhasil dirampas nantinya diprioritaskan untuk dikembalikan kepada negara dan korban tindak pidana guna memulihkan kerugian yang dialami. Regulasi ini juga memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.
Pembahasan Libatkan Publik
Habiburokhman menyampaikan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Komisi III DPR mencatat telah menyelenggarakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Selain itu, kunjungan kerja dilakukan ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Dalam proses pembahasan, DPR juga menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasilnya, rancangan undang-undang yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal.
Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan menambahkan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk mempertegas ruang lingkup pengaturannya.
Puan mengatakan berbagai kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan UU Perampasan Aset telah menjadi perhatian DPR selama proses pembahasan.
“Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” ujarnya.
Ia berharap pengesahan undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana dan pemulihan kerugian akibat kejahatan. (**)












