Bandar Lampung (Terdidik.id) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung berkomitmen penuh mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan menekan angka kemiskinan hingga 5 persen, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuang jauh-jauh ego sektoral.
Ahmad Giri Akbar menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027 di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (15/1/2026). Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela, dan Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan turut menghadiri pertemuan strategis ini.
Sinergi dan Kolaborasi Tanpa Ego Sektoral
Ahmad Giri Akbar menjelaskan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh komisi di DPRD yang bermitra dengan OPD untuk memperkuat kolaborasi nyata.
“Kami meminta seluruh pihak menurunkan ego sektoral. Kolaborasi yang erat akan memastikan program-program yang kita rancang benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Giri.
Langkah ini selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Kehadiran jajaran legislatif, termasuk Anggota DPRD Lampung Abdul Aziz dan Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, menegaskan fungsi pengawasan dan penganggaran parlemen. Mereka ingin memastikan arah perencanaan pembangunan daerah berjalan secara terukur, aspiratif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Manfaatkan Program Makan Bergizi Gratis untuk Atasi Kemiskinan
Selain kolaborasi antarlembaga, Giri juga menyoroti potensi besar program nasional Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi warga lokal jika pengelolaannya tepat.
“Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar dalam menekan angka kemiskinan. Syaratnya, program ini harus melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera. Dengan begitu, kita bisa mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung,” tambah Ketua DPRD Lampung tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS Lampung Dr. Ahmadriswan Nasution memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan persentase penduduk miskin pada September 2024 berada di angka 10,62 persen. Meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan dari periode sebelumnya, target menurunkan kemiskinan hingga 5 persen tetap memerlukan kerja keras serta strategi yang inovatif.
Gubernur Lampung: Jangan Hanya Bergantung pada APBD
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif. Pemerintah Provinsi Lampung wajib mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi daerah agar roda perekonomian bergerak lebih cepat.
“Kita tidak boleh bergantung semata-mata pada belanja APBD untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Pemerintah daerah harus bergerak aktif mendorong investasi dan memperkuat sektor-sektor produktif,” tegas Rahmat Mirzani Djausal.
Melalui Kick Off Meeting ini, DPRD Provinsi Lampung kembali menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. DPRD berharap integrasi yang kuat dalam RKPD Tahun 2027 mampu melahirkan kebijakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan demi kemakmuran seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
