Prof. Dr. Sudjarwo, MS
Guru Besar Universitas Malahayati
Ada sesuatu yang semakin terasa ganjil dalam wajah pendidikan tinggi Indonesia dewasa ini. Atas nama peningkatan mutu, profesionalisme, akuntabilitas, dan penguatan kualitas akademik, jalan menuju jenjang jabatan fungsional dosen justru dibuat semakin panjang, rumit, dan berat. Secara normatif, tidak ada yang keliru dengan keinginan meningkatkan standar. Pendidikan tinggi memang membutuhkan dosen yang kompeten, produktif, berintegritas, memiliki tradisi penelitian yang kuat, serta mampu menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Persoalan muncul ketika peningkatan standar tidak berjalan beriringan dengan peningkatan dukungan, kesejahteraan, fasilitas, pendanaan, dan kesempatan yang adil bagi dosen untuk memenuhi standar tersebut. Pada titik itu, bahasa tentang mutu mulai menghadirkan ironi.
Mutu menjadi kata yang hampir mustahil ditolak. Semua orang tentu mendukung peningkatan kualitas. Karena itu, ketika sebuah kebijakan dibungkus dengan alasan “demi peningkatan mutu”, kritik terhadap kebijakan tersebut mudah dipersepsikan sebagai penolakan terhadap mutu itu sendiri. Padahal, kritik terhadap cara mencapai mutu justru merupakan bagian dari tradisi akademik. Mutu tidak lahir hanya karena persyaratan diperbanyak atau jenjang karier dibuat lebih sulit. Mutu lahir dari pertemuan antara standar yang masuk akal, ekosistem yang mendukung, penghargaan yang layak, kebebasan intelektual, dan tata kelola yang transparan.
Jabatan fungsional dosen bukan sekadar urusan administratif. Ia merupakan bagian dari profesionalisme akademik, yang berkaitan dengan pengakuan terhadap kompetensi, pengalaman, produktivitas, kontribusi ilmiah, dan kesejahteraan. Ketika jalan menuju jenjang tersebut diperberat, dampaknya tidak berhenti pada bertambahnya dokumen atau persyaratan. Ia dapat memengaruhi motivasi, orientasi karier, produktivitas, bahkan cara seorang dosen memandang profesinya sendiri.
Pada kehidupan akademik modern, dosen telah menghadapi beban yang tidak sederhana. Mereka mengajar, membimbing mahasiswa, melakukan penelitian, menulis publikasi, melaksanakan pengabdian, membangun jejaring akademik, mengurus administrasi, memenuhi pelaporan, sekaligus membuktikan seluruh aktivitas tersebut melalui berbagai indikator. Dosen kemudian bukan hanya menjadi pengajar dan peneliti, tetapi juga administrator atas pekerjaannya sendiri. Energi yang semestinya digunakan untuk membaca, berpikir, meneliti, menulis, dan menghasilkan gagasan baru sering terserap untuk memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki bukti dan nilai dalam sistem penilaian.
Inilah bentuk birokratisasi akademik yang semakin kuat. Birokrasi diperlukan untuk akuntabilitas, tetapi menjadi problematis ketika instrumen administratif mulai menguasai substansi akademik. Penelitian dinilai berdasarkan indikator, publikasi menjadi ukuran produktivitas, dan karier akademik bergerak mengikuti logika akumulasi capaian yang dapat diverifikasi. Sesuatu yang mudah dihitung akhirnya berisiko dianggap lebih penting daripada sesuatu yang penting tetapi sulit dihitung.
Pada situasi demikian, dosen secara rasional akan menyesuaikan perilakunya dengan sistem. Apa yang dihargai akan dikejar, sementara apa yang tidak dihitung cenderung ditinggalkan. Pengetahuan pun berhadapan dengan logika kuantifikasi. Akademisi belajar mengoptimalkan indikator bukan karena mereka tidak mencintai ilmu, melainkan karena sistem mengajarkan bahwa keberhasilan profesional sangat ditentukan oleh kemampuan memenuhi indikator.
Fenomena ini berkaitan dengan neoliberalisasi pendidikan tinggi, ketika universitas semakin didorong mengikuti logika produktivitas, efisiensi, kompetisi, performa, reputasi, dan output. Pengetahuan yang semestinya memiliki nilai intrinsik dan sosial perlahan berhadapan dengan logika komodifikasi. Penelitian menjadi output, publikasi menjadi capaian, sitasi menjadi performa, dan jabatan menjadi jenjang kompetitif. Pada titik tertentu, universitas dapat kehilangan sebagian dari fungsi utamanya sebagai ruang kebebasan intelektual.
Karena itu, peningkatan kesulitan memperoleh jabatan fungsional perlu dibaca secara kritis. Standar tinggi memang penting, tetapi standar tinggi tanpa ekosistem pendukung dapat berubah menjadi mekanisme pembatasan. Dosen yang bekerja di institusi dengan fasilitas, pendanaan penelitian, jaringan akademik, dan dukungan publikasi yang kuat tentu memiliki kondisi berbeda dengan mereka yang bekerja dalam lingkungan terbatas. Standar yang sama dapat menghasilkan ketidakadilan apabila kesempatan untuk mencapainya tidak sama.
Persoalan anggaran juga tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari pembicaraan tentang kebijakan karier akademik. Negara memang memiliki keterbatasan fiskal dan berhak menentukan prioritas. Namun jika persoalan pembiayaan menjadi salah satu pertimbangan, keterbukaan jauh lebih terhormat daripada menyembunyikannya di balik bahasa mutu. Keterbatasan anggaran bukan sesuatu yang memalukan. Yang memalukan adalah ketika persoalan fiskal dibungkus dalam retorika peningkatan kualitas sementara beban penyesuaian secara perlahan dipindahkan kepada dosen.
Mutu memang membutuhkan biaya. Penelitian, laboratorium, akses jurnal, buku, konferensi, jejaring ilmiah, dan waktu untuk berpikir semuanya membutuhkan investasi. Karena itu, tuntutan agar dosen menghasilkan pengetahuan dengan standar semakin tinggi seharusnya berjalan bersama peningkatan dukungan terhadap manusia yang menghasilkan pengetahuan tersebut. Tidak mungkin membangun pendidikan tinggi berkelas dunia hanya dengan memperbanyak regulasi dan menaikkan standar administratif.
Dosen bukan mesin penghasil angka kredit. Mereka adalah manusia yang bekerja dengan pengetahuan, imajinasi, pengalaman, dan daya pikir. Mereka membutuhkan standar, tetapi juga kepercayaan; membutuhkan evaluasi, tetapi juga ruang akademik; membutuhkan tuntutan, tetapi juga dukungan yang proporsional. Kebijakan pendidikan tinggi yang baik bukanlah kebijakan yang paling banyak menghasilkan persyaratan, melainkan kebijakan yang mampu membuat dosen semakin baik sebagai ilmuwan, pengajar, peneliti, dan intelektual.
Sebab sistem tidak menjadi bermutu hanya karena semakin sulit. Universitas tidak menjadi unggul hanya karena indikatornya semakin banyak. Ketika energi akademik terlalu banyak terserap untuk mengejar persyaratan, sementara ruang berpikir semakin sempit dan dukungan tidak sebanding, kita sedang menyaksikan sebuah ironi besar: sistem semakin pandai mengukur mutu, tetapi semakin sulit menciptakan mutu. Dan, ketika semua itu terus dibenarkan atas nama “peningkatan mutu”, ironi tersebut bukan hanya terasa memilukan, Ia juga memalukan. (*)
