Bandar Lampung (Terdidik.id) – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung menyepakati langkah tegas untuk memperketat pengawasan tata kelola sektor pertanian dan pangan secara terpadu. Langkah kolaboratif ini mengemuka saat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menghadiri Entry Meeting Penugasan Pengawasan Sektor Ketahanan Pangan Triwulan III Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Rabu (15/7/2026).
Melalui sinergi terintegrasi ini, kedua instansi berkomitmen mengawal seluruh rantai pasok komoditas pangan dari hulu hingga hilir. Pengawasan ketat tersebut bertujuan memastikan seluruh program strategis sektor pertanian berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Langkah ini sekaligus mengukuhkan posisi Provinsi Lampung sebagai salah satu penyangga utama lumbung pangan nasional.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, menegaskan bahwa tim pengawas akan menyisir berbagai lini vital dalam ekosistem pertanian daerah. Bidang pengawasan mencakup perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, efisiensi pengelolaan jaringan irigasi, sinkronisasi data pangan antar-dinas, kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi, efektivitas peran penyuluh lapangan, hingga kepastian distribusi komoditas ke pasar.
Agus menggarisbawahi bahwa keberhasilan pengawasan terpadu ini sangat bergantung pada kejujuran dan akurasi data hasil input setiap instansi perangkat daerah. Menurutnya, kesalahan input data awal dapat mengakibatkan pengambil keputusan melangkah ke arah yang keliru.
“Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Oleh karena itu, kami berharap seluruh perangkat daerah menyampaikan data yang benar-benar akurat dan dapat kami pertanggungjawabkan,” tegas Agus saat memberikan pengarahan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung penuh audit dan pengawasan BPKP. Pemprov Lampung sadar betul akan tanggung jawab besar daerah ini dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah daerah gencar menguji dan merilis berbagai program inovatif.
Di antara program unggulan tersebut, Pemprov Lampung terus mengembangkan produksi pupuk hayati cair mandiri di tingkat desa untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia. Selain itu, pemerintah daerah menjaga stabilisasi harga komoditas strategis serta menggulirkan Program Desaku Maju guna memperkuat ketahanan ekonomi warga desa dari hulu sampai hilir.
Guna memastikan penyusunan neraca pangan yang valid, Pemprov Lampung juga mempercepat adopsi teknologi digital seperti geotagging. Teknologi pemetaan berbasis lokasi ini membantu petugas memetakan lahan pertanian secara presisi, mengukur estimasi hasil panen secara real-time, serta menata alur distribusi komoditas. Langkah berbasis sains ini terbukti ampuh memperkuat pengendalian laju inflasi daerah dan mencegah kelangkaan bahan pokok di pasaran.
Mengakhiri pernyataannya, Marindo menginstruksikan seluruh Kepala Dinas dan instansi teknis agar bersikap terbuka, menyediakan dokumen pendukung secara transparan, serta memfasilitasi seluruh kebutuhan tim auditor BPKP selama bertugas.
“Cita-cita pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Karena itu, kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan kita bersama,” ujar Marindo.
Sinergi pengawasan terintegrasi ini menjadi sinyal positif bagi publik bahwa Pemprov Lampung serius membenahi manajemen pangan lokal guna menopang kedaulatan pangan Indonesia. (**)
