Prof. Dr. Sudjarwo, M.Si
Guru Besar Universitas Malahayati
Ungkapan “seinnya ke kanan, beloknya ke kiri” merupakan perumpamaan yang sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Di jalan raya, kondisi ini menggambarkan pengendara yang memberikan isyarat ke arah tertentu, tetapi justru bergerak ke arah yang berlawanan. Perilaku seperti ini bukan sekadar pelanggaran etika berlalu lintas, melainkan juga dapat membahayakan pengguna jalan lain karena menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Ironisnya, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di jalan raya, tetapi juga seolah menjadi cerminan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Banyak pernyataan yang terdengar meyakinkan di ruang publik, tetapi realitas yang dirasakan masyarakat justru menunjukkan keadaan yang berbeda.
Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Kepercayaan tumbuh ketika kata-kata selaras dengan tindakan, ketika janji diwujudkan dalam kebijakan yang nyata, serta ketika kebijakan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Sebaliknya, apabila yang disampaikan kepada publik tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan, maka kepercayaan akan perlahan terkikis. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah informasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya atau hanya menjadi narasi yang ingin dibangun.
Fenomena tersebut tampak dalam berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Di satu sisi, semangat pemberantasan korupsi terus digaungkan sebagai komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Namun, di sisi lain, berbagai kasus penyalahgunaan jabatan dan penyimpangan anggaran masih terus bermunculan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa semangat yang disampaikan belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan budaya birokrasi maupun penguatan sistem pengawasan. Akibatnya, masyarakat melihat adanya jurang antara komitmen yang disampaikan dan kenyataan yang terjadi.
Hal serupa juga terlihat dalam pengelolaan kebutuhan energi. Pernyataan bahwa pasokan bahan bakar mencukupi tentu memberikan harapan bahwa masyarakat dapat memperoleh kebutuhan tersebut dengan mudah. Akan tetapi, ketika antrean panjang masih terjadi di berbagai daerah, muncul pertanyaan mengenai efektivitas distribusi dan tata kelola. Persoalan tersebut mungkin tidak selalu disebabkan oleh kurangnya stok, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh distribusi yang tidak merata, pengawasan yang lemah, maupun tingginya permintaan di waktu tertentu. Apa pun penyebabnya, pengalaman masyarakat tetap menjadi ukuran utama. Ketika warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperoleh bahan bakar, maka kesan yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian antara pernyataan resmi dengan realitas.
Persoalan kesejahteraan masyarakat juga menjadi contoh yang sering diperbincangkan. Berbagai indikator ekonomi memang dapat menunjukkan pertumbuhan yang positif, peningkatan investasi, atau keberhasilan pembangunan infrastruktur. Namun, bagi sebagian besar masyarakat, ukuran kesejahteraan lebih sederhana. Mereka menilai dari kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli bahan pokok, membayar biaya pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan yang layak, dan mempertahankan daya beli di tengah kenaikan harga. Ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara seimbang, masyarakat akan merasakan tekanan ekonomi meskipun berbagai indikator makro menunjukkan hasil yang baik.
Perbedaan antara data statistik dan pengalaman nyata masyarakat sering kali menjadi sumber ketidakpuasan. Angka-angka memang penting sebagai dasar penyusunan kebijakan, tetapi kebijakan yang berhasil adalah kebijakan yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari laporan administratif, melainkan juga dari kualitas hidup warga negara yang meningkat secara nyata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya berhasil di atas kertas, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Fenomena “seinnya ke kanan, beloknya ke kiri” juga dapat dipahami sebagai peringatan akan pentingnya konsistensi dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin bukan hanya dinilai dari kemampuan berbicara atau menyampaikan visi, tetapi juga dari keberanian memastikan bahwa seluruh aparatur bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Konsistensi antara ucapan dan tindakan merupakan modal utama dalam membangun legitimasi serta menjaga kepercayaan publik. Ketika konsistensi itu melemah, masyarakat menjadi lebih kritis dan bahkan skeptis terhadap setiap kebijakan yang diumumkan.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan demokrasi. Partisipasi aktif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta keberanian menyampaikan kritik secara konstruktif merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Kritik yang disampaikan dengan data, argumentasi, dan etika yang baik akan menjadi masukan yang berharga bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang terbuka sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan evaluasi yang berkelanjutan.
Kiasan “seinnya ke kanan, beloknya ke kiri” mengingatkan bahwa ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan selalu membawa konsekuensi, baik di jalan raya maupun dalam penyelenggaraan negara. Masyarakat berharap setiap kebijakan, pernyataan, dan janji benar-benar diwujudkan melalui tindakan yang konsisten, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Negara akan semakin kuat apabila kepercayaan publik terus terjaga melalui kepemimpinan yang jujur, tata kelola yang akuntabel, serta kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Ketika arah yang ditunjukkan sama dengan arah yang ditempuh, maka perjalanan menuju cita-cita bersama akan berlangsung dengan lebih aman, jelas, dan penuh keyakinan. (*)
