Bandar Lampung (Terdidik.id) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung berkomitmen penuh mengawal perencanaan pembangunan daerah agar tepat sasaran. Para wakil rakyat ini membawa 483 usulan aspirasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2027. Pemerintah Provinsi menggelar agenda strategis ini di Balai Keratun pada Senin (13/4/2026) sebagai landasan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar menghadiri musyawarah tersebut bersama jajaran pimpinan legislatif secara lengkap. Wakil Ketua I Kostiana, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal turut hadir mendampingi pimpinan. Selain itu, para ketua dan anggota komisi serta Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, juga ikut mengawal jalannya acara. Kehadiran formasi ini membuktikan keseriusan anggota dewan dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.
Ahmad Giri Akbar menegaskan, DPRD menyerap 483 aspirasi tersebut secara langsung dari masyarakat di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung. Warga paling banyak menuntut perbaikan infrastruktur dasar, khususnya sistem pengelolaan sumber daya air. Masyarakat menilai ketersediaan air sangat memengaruhi produktivitas sektor pertanian yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian mereka.
Sampai saat ini, warga Lampung masih menghadapi ancaman banjir kala musim hujan dan menderita krisis air ketika kemarau panjang melanda. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah penanganan yang komprehensif. DPRD mendesak pihak eksekutif agar segera membangun dan mengoptimalkan sistem irigasi demi menjaga stabilitas hasil panen para petani lokal.
“Kita menghadapi masalah utama pada sistem saluran air. Pemerintah harus menangani persoalan ini secara menyeluruh dan terintegrasi,” tegas Ketua DPRD Provinsi Lampung tersebut di hadapan para peserta Musrenbang.
Selain itu, legislatif juga menyoroti pentingnya pemerintah daerah mempercepat penyelesaian infrastruktur strategis berskala nasional. Mereka mendorong percepatan operasional Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga agar mampu menyokong ketahanan pangan daerah secara maksimal.
Forum Musrenbang ini turut mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, hadir langsung dan memaparkan arah kebijakan pembangunan. Ia meminta pemerintah daerah memfokuskan program kerjanya pada penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Sejalan dengan visi tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyoroti peran sentral sektor agraris. Ia menyatakan bahwa pertanian masih memegang peran krusial sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Sektor ini secara konsisten menyumbang kontribusi yang sangat masif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung. Mirzani meyakini kebijakan strategis dan penyediaan infrastruktur yang unggul akan mendongkrak produktivitas sekaligus menyejahterakan para petani.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota, serta pimpinan instansi vertikal turut berpartisipasi aktif dalam pertemuan krusial ini. Melalui Musrenbang tingkat provinsi ini, DPRD berjanji akan terus mengawal setiap tahapan dari proses perencanaan hingga eksekusi proyek di lapangan. Mereka berharap kolaborasi harmonis antara eksekutif dan legislatif mampu mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkesinambungan, serta berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat luas. (Rls)
