Bandar Lampung (Terdidik.id)— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memasang target ambisius untuk menekan angka putus sekolah hingga nol persen pada tahun 2026. Guna mencapai target tersebut, legislatif siap memperkuat sinergi dengan pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 yang baru saja resmi mengemban tugas.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan menyampaikan, komitmen tersebut saat menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pendidikan Lampung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Senin (13/4/2026). Acara tersebut juga menghadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama unsur Forkopimda.
Yanuar menegaskan bahwa kehadiran DPRD dalam pengukuhan ini merupakan bentuk dukungan nyata. Legislatif memandang organisasi ini sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk mendongkrak mutu pendidikan di Bumi Ruwa Jurai. Dewan Pendidikan memiliki posisi krusial dalam menyumbang masukan, pertimbangan, sekaligus mengawasi arah kebijakan agar lebih inklusif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Sinergi Kebijakan Pendidikan Gratis
DPRD Provinsi Lampung menilai sejumlah terobosan Pemerintah Provinsi Lampung sudah berada pada jalur yang tepat. Kebijakan strategis tersebut meliputi penghapusan komite sekolah pada jenjang SMA negeri serta peluncuran program pendidikan gratis Lampung. Selain itu, pemerintah daerah juga berhasil membebaskan puluhan ribu ijazah yang sempat tertahan akibat tunggakan biaya.
Legislatif berjanji akan terus mengawal berbagai program tersebut agar berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran. Fokus utama mereka adalah memastikan tidak ada lagi anak di Lampung yang kehilangan hak belajar karena kendala finansial.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menitipkan masa depan generasi muda kepada kepengurusan yang baru. Ia mengajak Dewan Pendidikan Lampung berkolaborasi aktif menyelesaikan berbagai tantangan mendasar. Menurut Gubernur, pembenahan sektor ini wajib melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, hingga dunia usaha.
Gubernur memetakan fokus pembangunan ke depan, mulai dari peningkatan kualitas guru, penguatan keterhubungan kurikulum dengan dunia kerja (link and match), hingga pemerataan akses fasilitas ke wilayah pelosok.
Tantangan Mutu dan Lulusan
Struktur kepengurusan baru ini memandatkan Prof. Syafrimen, M.Ed., Ph.D. sebagai Ketua. Ia akan menjalankan roda organisasi bersama Dr. Asad, S.Ag., S.Hum., M.H., C.Me. selaku Wakil Ketua, dan Gino, S.Pd., M.H. sebagai Sekretaris.
Usai pengukuhan, Prof. Syafrimen membeberkan sejumlah tantangan berat yang masih membayangi dunia pendidikan lokal. Kesenjangan akses dan mutu antarwilayah serta rendahnya korelasi lulusan dengan kebutuhan industri menjadi persoalan klasik yang harus segera selesai.
Syafrimen mencatat, dari sekitar 110 ribu lulusan SMA/SMK setiap tahunnya, hanya sebagian kecil yang mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Di sisi lain, capaian literasi, numerasi, serta penguatan karakter siswa masih memerlukan peningkatan signifikan.
Merespons hal itu, DPRD Lampung menjadikan catatan tersebut sebagai evaluasi bersama. Sinergi segitiga antara Pemerintah Provinsi, DPRD, dan Dewan Pendidikan Lampung diharapkan mampu melahirkan generasi unggul yang siap memenangi persaingan global. (Rls)
