Bandar Lampung (Terdidik.id) — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Lampung dan Aliansi Lampung Melawan menggeruduk Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026).
Massa aksi datang mengusung enam tuntutan krusial terkait ragam persoalan pendidikan yang mendera wilayah tersebut. Mereka mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar janji manis di atas kertas.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti berbagai ketimpangan sektor pendidikan dan menyuarakan enam poin utama. Pertama, mereka meminta pemerintah daerah menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Kedua, mahasiswa menuntut realisasi program pendidikan gratis secepatnya. Ketiga, mereka mendesak dewan menambah porsi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keempat, massa menyoroti nasib guru honorer dan meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan mereka. Kelima, mahasiswa mendesak pemerintah segera memindahkan siswa dan guru SMA Siger ke sekolah berlegalitas resmi sekaligus memberikan jaminan beasiswa bagi mereka yang terdampak. Keenam, mereka mendorong pembentukan regulasi pajak progresif khusus untuk mendanai sektor pendidikan.
Menanggapi desakan tajam tersebut, jajaran pimpinan dewan langsung turun ke lapangan menemui para demonstran. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, memimpin langsung proses audiensi. Ia hadir bersama Wakil Ketua I DPRD Khostiana, Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan, serta belasan anggota dewan lainnya. Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, seperti Staf Ahli Gubernur Ahmad Saefullah dan Kepala Dinas Pendidikan Thomas M. Rico, juga turut merapatkan barisan berdiri di hadapan mahasiswa.
Ahmad Giri Akbar menegaskan komitmen kuat lembaganya. Ia berjanji tidak akan berhenti pada sekadar menampung keluhan masyarakat. Ia menjamin DPRD akan terus mengawal enam poin tuntutan tersebut hingga tahap implementasi nyata.
“Kami DPRD, sebagai pihak yang memegang fungsi pengawas, akan menyampaikan dan mengawal kebijakan aspirasi teman-teman mahasiswa agar pemerintah segera mengimplementasikannya. Mudah-mudahan langkah bersama ini membawa kebaikan besar untuk Provinsi Lampung,” tegas Giri saat berdialog di hadapan massa aksi.
Senada dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, turut memberikan jaminan. Sebagai pimpinan komisi yang membidangi pendidikan, ia berjanji akan fokus mengawal eksekusi kebijakan tersebut. Yanuar menyoroti secara khusus program pendidikan gratis di jenjang SMA dan SMK negeri. Ia juga menaruh perhatian penuh pada upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer dan penyelesaian polemik legalitas sekolah agar kelak tidak merugikan masa depan siswa.
DPRD Provinsi Lampung memandang aksi turun ke jalan ini sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah. Oleh karena itu, lembaga legislatif tersebut bersama Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memastikan seluruh kebijakan pendidikan berjalan konkret, adil, dan merata. Mereka berharap kolaborasi pengawasan ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara signifikan di Bumi Ruwa Jurai. (**)
