Bandar Lampung (Terdidik.id) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung berkomitmen penuh memperkuat hilirisasi komoditas kakao berbasis agroforestry. Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di Bumi Ruwa Jurai.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyampaikan komitmen tersebut dalam pertemuan penting bersama Pemerintah Provinsi Lampung, PT Olam Indonesia, dan Partnerships for Forests (P4F). Diskusi multipihak ini berlangsung di Taman Santap Rumah Kayu, Jalan Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung, pada Selasa (27/1/2026).
Menurut Ahmad Giri Akbar, pengembangan komoditas kakao melalui pendekatan agroforestry sangat selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan lokal, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional menjadi kunci utama untuk menyukseskan program ini.
“Kami di DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh pengembangan kakao berbasis agroforestry. Program ini tidak hanya mendongkrak ekonomi para petani, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pelestarian kawasan hutan. Kita harus terus memperkuat kolaborasi multipihak ini agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara jangka panjang,” ujar Ahmad Giri Akbar dalam wawancara.
Program ambisius ini menargetkan pengembangan lahan seluas kurang lebih 35.000 hektare. Skema Perhutanan Sosial ini melibatkan sekitar 18.000 petani dari empat wilayah utama, yaitu Kabupaten Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus.
Melalui program ini, para pemangku kepentingan optimistis mampu meningkatkan produktivitas kakao, memperluas akses pasar global, serta memberikan nilai ekonomi yang jauh lebih besar bagi petani.
Selain fokus pada eksekusi lahan, Ahmad Giri Akbar juga mendesak percepatan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) hasil kesepakatan bersama. DPRD Provinsi Lampung berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Langkah ini bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan petani serta kelestarian ekologi.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela turut hadir mendampingi Ketua DPRD, bersama Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Sejumlah delegasi internasional penting juga menghadiri agenda ini, seperti perwakilan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), Mandar Trivedi (Forest and Land Use Investment Adviser UK FCDO London) dan Widya Anantya (Program Manager UK FCDO London Embassy Jakarta).
Jajaran pengurus inti P4F juga memberikan dukungan langsung. Mereka yang hadir antara lain Katie McCoy (P4F Team Leader), Lorence Gratrix (P4F Grants Fund Manager), Martin Belcher (P4F MEL Lead), Widharmika Agung (P4F SEA Regional Director), Jeremiah Bentum (P4F SEA Regional Manager), Hanny Chrysolite (P4F SEA Investment Manager), Irhammaula (P4F SEA MEL Lead), Suciati Agustin (P4F SEA Grants Officer), serta Alhamdu Ramadhan (P4F SEA Project Officer) dari Palladium/P4F dan Systemiq/P4F.
DPRD Provinsi Lampung berharap sinergi internasional ini mampu menjadi model percontohan nasional untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Model ini menggabungkan target pertumbuhan ekonomi daerah dengan perlindungan lingkungan hidup yang seimbang. (Rls)
